Dinas PMD Pulau Taliabu Upayakan Penanganan Stunting Mulai Dari Desa

Kepala Dinas PMD Pulau Taliabu, Agusmawati Thoib Kotten

LK.com, TALIABU–Kepala Dinas PMD Pulau Taliabu, Agusmawati Thoib Kotten, mengaku sejauh ini belum melakukan pemantauan terhadap jalannya Pelaksanaan Penanganan Stunting di tingkat desa, karena masih fokus dengan kegiatan pembinaan untuk lomba 10 program PKK tingkat Provinsi. Namun, dirinya berhadap setiap kades tetap menjalankan kegiatan tersebut, sebagaimana harapan dari Bupati Pulau Taliabu, untuk menekan angka stunting di kabupaten Pulau Taliabu.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pulau Taliabu, Maluku Utara, mengupayakan alokasi penggunaan dana desa dalam penanganan stunting yang merupakan program prioritas nasional.“Jadi, kami terus melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah Desa untuk bisa menurunkan stunting. Tentunya, peran aktif pemerintah desa sangat diperlukan dalam penurunan stunting,”katanya.

Apa artinya komitmen tersebut tidak hanya di tingkat pimpinan nasional, tapi juga harus diikuti di tingkat daerah hingga ke desa. Karenanya dia mengingatkan desa agar memberikan prioritas penggunaan dana desanya untuk program percepatan penanganan stunting. “Kita berharap Kaltim memberi kontribusi secara nasional dalam penanggulangan stunting,”kata Onco biasa di sapa.

Bahkan, dirinya mengaku sejauh ini telah mendapat laporan kalau pihak desa, telah melaksanakan kegiatan tersebut secara berkesinambungan bersama unsur terkait.”Sejumlah kades telah mengirim foto kegiatan stunting dan imunisasi,”paparnya.

Apalagi, lanjutnya bahwa kegiatan ini menjadi kegiatan lintas sektoral dimana Kementerian Desa (Kemendes), Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) telah menetapkan lima paket layanan pencegahan stunting di desa pada sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).”Jadi setiap kementerian menurunkan program untuk pencegahan stunting,”kilahnya.

Namun, untuk Pulau Taliabu melalui desa tentunya melalui program desa masing-masing yang telah tertuang dalam APBDes. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk mendorong penurunan angka stunting di desa, yang dapat berdampak pada pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.“Apabila nilai kesehatan masyarakat semakin meningkat, maka status desa akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat semakin baik,”kata Agusmawati Thoib Kotten. (***)

Penulis: Alfarz DhinEditor: Arhun E Ramanda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *