Bupati Ajukan Sejumlah Permintaan dalam Rakor ANP2DT, Agar Rencana Aksi Itu Nyata

Foto Bersama usai kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (ANP2DT) Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Selasa (13/9 /2022).

LK.com, JAKARTA – Bupati Pulau Taliabu, H. Aliong Mus, ungkapkan sejumlah persoalan daerah yang menjadi permintaan kepada para dirjen dalam Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (ANP2DT) Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Selasa (13/9 /2022).

Ungkapan Bupati pada rakor tersebut, seakan menjawab persoalan Pulau Taliabu terus dinilai sebagai Daerah Tertinggal  di Maluku Utara. Dimana selain kurangnya perhatian dari Provinsi juga dari beberapa kementerian yang belum menyentuh pembangunan di kabupaten yang berusia delapan tahun ini.

Dimana Bupati terlebih dahulu menilai peraturan pemerintah pusat terkait dengan pertambangan yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Apalagi pertambangan belum memberikan kontribusi terhadap daerah. Padahal dampak yang merasakan akibat dari tambang adalah daerah itu sendiri.

Kemudian kedua Bupati menyampaikan keluhan terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM) yang selama ini pasokan listrik.”Sejauh ini listrik baru 10 persen yang teraliri listrik dari 71 Desa yang ada Pulau Taliabu,”katanya.

Bupati melakukan Penandatangan Berita Acara Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (ANP2DT) Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Selasa (13/9 /2022).

Sedangkan, untuk Kementerian Ketenagakerjaan, Bupati mempersoalkan tenaga kerja asing, untuk itu dirinya meminta kepada pihak kementerian terkait untuk pembangun Balai Latihan Tenagakerja di Pulau Taliabu.”Kalau Boleh Bangun BLK di Pulau Taliabu, agar supaya Putra-Putri asal daerah bisa dipemberdayaakan di Perusahan terutama Pertambangan, agar supaya tenaga asing tidak menguasai pekerjaan,”ujarnya.

Dan Untuk kementerian Komunikasi dan informatika, Bupati mengucapkan terima kasih atas bantuan Tower selama 41 unit di tahun 2022, namun yang baru onter sebanyak 19 unit. Hingga itu dirinya meminta agar sisanya dapat dikerjakan dalam waktu dekat, agar supaya jalur komunikasi dapat teratasi.

Untuk infrastruktur jalan. Pada tahun 2022 Pemda Pulau Taliabu, telah mengalokasikan pembebasan lahan untuk jalan lingkar kabupaten Pulau Taliabu dan akan dituntaskan tahun ini. Hingga itu, diharapkan Balai dapat melanjutkan pekerjaan jalan lingkar tersebut.”Kita harapkan setelah pemda menyelesaikan persoalan pembebasan Lahan, Maka Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dapat mengerjakan jalan yang lahannya telah disediakan pemda,”pintahnya.

Sedangkan, untuk Kementerian Kesehatan, Bupati meminta agar tahun 2023 Pulau Taliabu bisa diberikan satu unit pembangunan Rumah Sakit yang layak. Dan untuk Kementerian Perdagangan meminta bantuan pembangunan Pasar. Karena, pasar yang saat ini tidak bisa lagi menampung pedagang, hingga para pedagang mulai berdagang diluar areal pasar.

Atas permintaan tersebut, bupati berharap agar menjadi perhatian dari Kementerian terkait, agar supaya Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, benar-benar terwujud di kabupaten Pulau Taliabu.”Kita harapkan dapat dipenuhi, walaupun secara bertahap,”tandasnya. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *