GPM Dorong DPRD dan Pemda Buat Payung Hukum Tenaga Kerja

Ketua DPC GPM Pulau Taliabu, Lisman

LK.com, TALIABU—Langkah Bupati dalam meloby pembangunan BLK di Pulau Taliabu, ternyata mendapat dukungan dari Ketua Gerakan Pemuda Maharain (GPM) Pulau Taliabu, Lisman,ST, kepada media ini, Rabu (14/9).

Dimana menurutnya bahwa langkah ini adalah bentuk pemerintah untuk mengantisipasi keluarnya para pencari kerja di Pulau Taliabu. Namun, hematnya Bupati tak akan mampu bekerja sendiri bila DPRD Pulau Taliabu tidak mendorong hal ini.”Bupati telah membuka pintu, DPRD Harus mendobrak dari belakang untuk mendesak Kementerian Tenaga Kerja,”katanya.

Selain itu, Alumi Unhas ini mengatakan bahwa DPRD harus bersama dengan pemda untuk membuat peraturan daerah terhadap system rekrutmen tenaga kerja local seperti yang terjadi di Halteng (Weda, red) dimana semua pencari kerja tidak dipersulit dari tingkat awal sampai pada perusahan.”Coba kita berkaca di Halteng semua anak Taliabu berbondong-bondong berziarah ke Weda, karena disana dipermuda,”akunya.

Sementara kita yang di Pulau Taliabu, masuk dengan membawa rekomendasi saja masih dipersulit. Hal ini dikarenakan tidak adanya paying hukum yang mewajibkan perusahan menerima putra daerah bekerja di Tambang.”Sudah saatnya kita melangkah bersama membangun daerah melalui tenaga kerja, semoga BLK yang diusulkan dapat terrealisasi secepatnya,”tandasnya. (***)

Penulis: Alfarz DhinEditor: Arhun E Ramanda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *