Pemda Taliabu Diberikan Waktu Pembebasan Lahan Bandara Sampai 2023

Kadishub Semua Tergantung Dukungan Semua OPD

Kadis Perhubungan Pulau Taliabu, H. Irwan Mansur

LK.com, TALIABU—Pemerintah Pulau Taliabu, terus melakukan koordinasi untuk mendorong pembangun Bandara Taliabu, terkait dengan dinas terkait terutama Dinas Perhubungan Provinsi, Kanwil Pertanahan yang berakhir dengan Dirjen Perhubungan Udara.

Dan hasil koordinasi ternyata akar persoalan kelanjutan pembangunan bandara berada di pemkab Pulau Taliabu, baik terhadap persoalan pembebasan lahan maupun administrasi lainnya. Tetapi, untuk administrasi pendukung tersebut telah ditandatangani oleh Bupati Pulau Taliabu dan telah disertakan pada saat koordinasi bersama Dirjen Perhubungan Udara dan Dinas Perhubungan Provinsi Malut.

Hal ini ditegaskan Kadis Perhubungan H. Irwan Mansur, bahwa selama berada di luar daerah dirinya telah melakukan koordinasi terkait dengan kelanjutan pengembangan pembangunan Bandara Pulau Taliabu, yang diawali dengan melakukan koordinasi lintas Dinas Perhubungan Provinsi dan Kanwil Pertanahan menyangkut proses pelepasan hak tanah bandara yang selama ini dinilai masih lambat dan menghambat proses kelanjutan bandara.”Sebenarnya kalau sejak awal dipresur terus, kita tinggal menunggu kucuran anggaran, karena selama proses awal Pemda itu ditugaskan untuk penyelesaian lahan,”katanya, Rabu (21/9) via telpon.

Kemudian yang kedua adalah persoalan administrasi kelengkapan atas permohonan bandara tersebut dinilai Dirjen Perhubungan Udara, masih kurang mendukung.”Karena beberapa surat juga belum dipenuhi Pemda Pulau Taliabu, hingga harus dilakukan perbaikan. Dan alhamdullilah semua telah ditandatangani oleh Bupati Pulau Taliabu,”akunya.

Setelah mendapat celah itu, dirinya langsung melakukan koordinasi bersama Kadis Perhubungan Provinsi dan Dirjen Perhubungan Udara terkait kelanjutan. Alhasil, kita diberikan waktu sampai 2023, bila tidak dapat diselesaikan, maka impian untuk pembangunan bandara sia-sia.”Jadi Pemda Taliabu diberikan waktu sampai 2023, karena Dirjen Perhubungan Darat berkeinginan agar Bandara Pulau Taliabu dapat didorong pembangunan bersama dengan Bandara Ibukota Sofifi pada medio 2023 akhir,”jelasnya.

Hingga itu, ada beberapa yang akan disiapkan pemda Pulau Taliabu, melalui dinas terkait diantaranya Kebijakan Hukum pembebasan lahan, penyelesaian lahan dan uji kelayakan Tanah serta penyelesaian Amdal sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKl-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, dan pada pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau izin kegiatan.”Jadi Pemda telah diberikan ruang untuk penyelesaian Amdal atau UKl-UPL, sebab semua harus selesai bersama dengan persoalan pembebasan lahan,”tuturnya.

Bahkan, pihak dirjen juga telah menyarankan untuk membantu melalui tim, agar proses pembangun berjalan bersama dengan pembangunan bandara Sofifi, karena Tahun 2023 itu ada Moratorium untuk pembangunan bandara di seluruh Indonesia.”Jadi target ini harus kita bisa selesaikan, untuk itu semua dinas terkait dan public Pulau Taliabu wajib memberikan dukungan, agar bandara bisa dikerjakan sesuai keinginan dari dirjen Perhubungan Udara,”tandasnya. (***)

Penulis: Alfarz DhinEditor: Arhun E Ramanda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *