LK.com, TALIABU- Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk membahas solusi permasalahan tenaga non-ASN atau tenaga honorer yang rencananya dihapuskan pada 2023 mendatang.
Bupati Pulau Taliabu, H. Aliong Mus, mengaku kalau semua pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten, semua berkesimpulan kebijakan ini meresahkan tenaga honorer, hingga itu semua mengajukan adanya pertimbangan lain kendati P3K juga telah dilaksanakan.”Kebijakan ini telah menimbulkan keresahan, maka tenaga non-ASN yang banyak ditempatkan di garda terdepan dalam pelayanan masyarakat,” katanya.
Hingga itu, dirinya mengaku kendati sudah ada usulan ke MenPAN-RB bersama para Bupati, tetapi dirinya tentu akan melakukan koordinasi lagi terkait dengan kebijakan untuk daerah baru seperti Pulau Taliabu. Apalagi Pemkab Pulau Taliabu masih kekurangan ASN dalam jumlah yang begitu banyak.”Pertemuan itu berlangsung Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (21/9). Dan masing-masing daerah masih melakukan loby secara person, karena ini sangat dilema,”cetusnya.
Untuk itu, dirinya mengaku akan tetap mempekerjakan tenaga honor yang tidak lulus dalam tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) dengan ketentuan masing-masing OPD, agar jangan terjadi pengangguran yang besar di daerah.”Kalau kita tidak mengambil kebijakan, tentunya akan terjadi penumpukan penangguran,”paparnya.
Apaalgi, lima permasalahan yang perlu ditangani pemerintah terkait penghapusan tenaga honorer. Pertama, mengatasi persoalan tenaga non-ASN yang tidak dapat mengikuti seleksi CAT dengan passing grade yang ditentukan berdasarkan ketentuan kelulusan. Kemudian, persoalan keterbatasan anggaran, perlunya disusun rentang gaji sesuai dengan kemampuan daerah. Dalam pertemuan itu, hadir pula Kepala BKN Bima Haria, Staf Ahli Kementerian Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya, Plt Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk, Dirjen Tenaga Kesehatan Arianti Anaya, dan bupati seluruh Indonesia. (***)
