LK.com, TALIABU– Roda mutasi di Pemkab Pulau Taliabu kembali bergerak yang diawali oleh tiga Pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) awal pekan kemarin, diberikan amanat untuk menduduki jabatan baru lagi dalam menjalankan program berkelanjutan dalam pembangunan di Pulau Taliabu. Tiga Pimpinan OPD itu telah diberikan SK jabatan baru oelh Wakil Bupati Pulau Taliabu H. Ramli.
Mereka yang digeser adalah H. Karidu yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis Perpustakaan digeser menjadi Kepala Litbang Pulau Taliabu, Gama Ashar yang sebelumnya menjabat Kepala Litbang digeser ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Dince Muhdin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana digeser ke Dinas Perpustakaan.
Bupati Pulau Taliabu, H. Aliong Mus, mengatakan bahwa pergeseran atas pertimbangan tertentu dan semoga amanat dapat dijalankan dengan baik. Apalagi, mereka dinilai mampu untuk melaksanakan kegiatan berkelanjutan di tempat yang baru.”Untuk itu, saya minta setiap OPD harus cermat menerjemahkan hal ini, agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selaras dengan kebijakan kepala daerah dan arah pembangunan yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan yang kita lakukan betul-betul memberi dampak positif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas bupati.
Selain itu, bupati juga meminta setiap OPD agar dapat melakukakan klarifikasi secara mendalam terhadap usulan yang telah disampaikan masyarakat dalam musrenbang Nagari, musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dan program prioritas nasional dan propinsi. Sehingga rencana kerja perangkat daerah memuat program dan kegiatan yang mempunyai daya ungkit terhadap pencapain indikator kinerja sasaran yang secara langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian target visi dan misi kepala daerah di tahun 2023.
Untuk mendukung itu semua, imbuh bupati, untuk menjamin konsistensi perencanaan dan anggaran serta meminimalisir kegiatan yang tidak sesuai dengan sasaran kinerja yang sudah ditetapkan, sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung memiliki daya ungkit yang jelas dan terukur dalam pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah. (***)