DPP KNPI Bakal Lapor Balik MS Bila Hasil Investigasi Sudah Valid

Pleno IV DPP KNPI

LintasKhatulistiwa.com, JAKARTA—Setelah dinonaktifkan Muhaimin Syarif (MS)dari Ketua harian DPP KNPI berdasarkan surat nomor 090/DPP KNPI/XI/2022, tertanggal 25 November 2022, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama, baru menanggapi soal laporan Muhaimin Syarif ke Bareskrim Mabes Polri, terkait tuduhan Fitnah dan Pencemaran Nama Baik.

Maka, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama telah melakukan pemeriksaan Ketua DPD KNPI Maluku Utara Sdr. Imanullah sebagai panitia lokal kongres, terkait  Soal Dana Kongres KNPI di Maluku Utara. Dalam rilis yang diterima atas hasil pemeriksaan itu, Imanullah menyatakan bahwa dirinya bersama Muhaimin Syarif dan kadis Pertambangan melakukan pertemuan di hotel Arya Duta, atas perintah Gubernur Maluku Utara,  kemudian kadis pertambangan berkomunikasi dengan pihak ke III Untuk membantu KNPI, melunasi hutang kongres dan berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas pertambangan Maluku Utara.

Kemudian dirinya menjelaskan bahwa utang kongres sebesar 3 M itu mampu diselesaiakan pihak ke III. Kemudian Muhaimin Syarif lah yang akan melakukan penagihan dan sampai batas waktu Ketua DPD KNPI Malut, hanya mendapat transferan sebesar Rp. 100 juta.

Lebih lanjut Ketua DPD KNPI Malut, mengaku sampai saat ini pihaknya masih ditagih atas sewa hotel, penyediaan tenda dan tiket kapal serta lainnya sebesar Rp.500 juta.

Sementara itu, Rusdi Yusuf selaku ketua Harian DPP KNPI mengaku  DPP KNPI tersinggung atas pernyataan Muhaimin Syarif, sebab sampai saat ini panitia nasional tidak ada yang menerima dana Milyaran seperti yang di sebut Muhaimin Syarif dan DPP KNPI mempertanyakan statusnya di Pemda Maluku Utara ini sebagai apa.”Jadi ketua DPP KNPI tersingung dan saat ini masih membentuk tim investigasi,”katanya.

Sedangkan, untuk Pemecatan dirinya, dirinya mengaku  telah memecatnya sejak tanggal 25 November 2022 melalui rapat pimpinan harian DPP KNPI dan telah ada berita acaranya dan pada Pleno IV, DPP KNPI hanya menyampaikan hasilnya.”Pemecatan telah terjadi tanggal 25 November 2022. Namun, malam harinya  pengurus DPP KNPI berangkat Keplau untuk menghadiri Munas KAHMI dan   4 Desember 2022 baru disampaikan pada Pleno IV,”ujarnya.

DPP KNPI juga persiapan data untuk melaporkan dugaan penggelapan Dana Kongres KNPI dulu dan Pencemaran Nama baik Institusi KNPI.”Bila bukti sudah Valid dan dinyatakan cukup, tim hukum DPP KNPI akan melaporkannya,”tandasnya. (***)

Penulis: Alfarz DhinEditor: Arhun E Ramanda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *