Bupati Pastikan THR Dan Gaji Ke-13 Akan Dibayarkan

Bupati Pulau Taliabu, H. Aliong Mus

LintasKhatulistiwa.com|TALIABU– Bupati Pulau Taliabu, H. Aliong Mus, memastikan gaji ke- 13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Pulau Taliabu akan dibayarkan. Hingga itu, terkait informasi keterlambatan pembayaran, sangatlah tidak benar.“Uangnya sudah siap, sekarang kita tinggal tunggu pedomannya atau juknis nya itu PMK (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI. Biasanya dibarengi, kalau Keppres sudah turun mungkin satu Minggu sudah turun (keluar) PMK tersebut langsung kita bayarkan (cair) THR dan gaji 13,” katanya.

Bupati juga menjelaskan, pembayaran gaji ke-13 dan THR ini menunggu surat edaran (SE) dari kementerian atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI. Lalu pihaknya menginfokan ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).“Jadi regulasi masalah THR maupun gaji ke-13 itu nanti dari kementerian pasti keluar surat edarannya, terkait masalah timing pembayaran baik gaji ke-13 atau THR,” imbuhnya.

Dimana terkait pembayaran THR itukan sudah dijelaskan oleh kementerian keuangan. Namun, sejuah ini, kita Peraturan Presiden atau Perpresnya sudah keluar sesuai apa yang disampaikan itu.” Kita tunggu BPKAD untuk mengupdate teknisnya terkait pembayaran THR maupun gaji ke-13,”tambah Bupati.

Saat ini, dirinya juga masih menunggu BPKAD untuk persoalan mekanisme pembayaran. Namun, dalam surat Edaran maupun PP Nomor 15 Tahun 2023 itu, jelas THR ASN cair H-10 Lebaran.“Aturannya kan THR ASN cair H-10 Lebaran, yang sesuai dengan perintah dari presiden. Apalagi ini kan kita baru masuk 12 hari puasa di bulan suci Ramadhan, sehingga masih ada waktu. Jadi kita hanya tunggu PMK nya saja, jika sudah ada atau keluar PMK nya baru kita sampaikan ke OPD dan siap untuk disalurkan,” bebernya.

Setelah itu, masing-masing OPD membuat Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberikan ke BPKAD. Lalu, pihaknya akan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Runtutan proses ini membutuhkan waktu sepekan. “Nanti kemudian kita melakukan proses, kita infokan ke OPD agar mereka menyiapkan pemberkasannya. OPD nanti lakukan pemberkasan, menyiapkan tagihannya, bikin SPP, SPM lalu sampaikan ke kami di BPKAD, baru kita keluarkan SP2D pembayarannya, proses ini sepekan saja sudah selesai,” tandas Bupati. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *