13 Aitem Program Tahun 2023 Terjabar dalam APBDes Parigi

Kades Parigi, Kec. Taliabu Timur, Pulau Taliabu, maluku Utara, Burhan Hamli

LintasKhatulistiwa.com|TALIABU  – Anggaran  Menindak lanjuti Permendesa PDTT RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020, Pemerintah Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Parigi, Kecamatan Taliabu Timur, untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 1,404,191,850, dengan rincian Dana Desa sebesar Rp.799.915.000, Alokasi Dana Desa Rp.604.276.850, dengan adanya penambahan dari  Alokasi Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp.123.810.200 dan Alokasi Dana Desa Tahun 2021 sebesar Rp.121.780.235, hingga total keselurahan APBDes) Parigi  sebesar Rp. 1.649.782.285,

Untuk itu, dirinya mengatakan Untuk menciptakan budaya transparansi pemerintah desa ditengah kepercayaan masyarakat. Hal ini Undang-undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang lebih kita kenal dengan UU Desa. Pada Pasal 24, dikatakan bahwa, asas penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya adalah keterbukaan.”Sejak awal memang telah dilakukan transparasinya atas anggaran baik dari segi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pada pertanggungjawaban,”katanya.

Apalagi,  kepala pemerintahan di level desa, berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Serta, memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.”Hal ini mutlak diatur secara jelas, dalam Undang-Undang Desa Pasal 26 ayat (4) huruf (f) dan juga Undang-Undang Desa Pasal 27 huruf (d),”tuturnya.

Dan untuk Belanja desa merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh desa baik melalui rekening kas desa ataupun langsung dibayar ke supplier yang merupakan kewajiban dalam 1 tahun anggaran dan tidak diperoleh pembayaran kembali serta diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan desa yang disepakati dalam musyawarah yang meliputi 5 bidang, yakni (1) penyelenggaraan pemerintah desa, (2) pelaksanaan pembangunan desa, (3) pembinaan kemasyarakatan desa, (4) pemberdayaan masyarakat desa, dan (5) penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat desa. (***/adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *