Diduga Kuat Kasus Dana Covid-19 Pemprov Malut Libatkan Petinggi Partai

Ilustrasi Anggaran Covid-19

Lintaskhatulistiwa.com | TALIABU— Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)  penyelewangan dana Covid-19 tahun 2020 oleh Pemerintah Provinsi  (Pemrov) Maluku Utara sebasar 8 Miliar, diduga bukan hanya melibatkan 16 orang saksi dari Taliabu. Tetapi juga diduga kuat adanya keterlibatan salah satu oknum petinggi partai. Bila, benar kasus ini bergulir Tahun 2020.

Untuk itu, diminta kejati Malut dan Kejari Pulau Taliabu, harus serius melakukan penaganan kasus tersebut. Apalagi, adanya keterlibatan warga yang diduga mengaku sebagai oknum kepala desa.”Harus benar-benar terbuka dalam pemeriksaan. Apalagi, adanya keterlibatan oknum masyarakat yang mengatasnamakan sebagai kepala Desa,”kata sumber.

Bahkan, sumber itu menyebutkan kalau bantuan covid yang kini menjadi persoalan hukum ini, diduga berantai dari Kepulauan Sula sampai di Taliabu. Kendati, bantuan itu dalam bentuk sembako dan alkes (alat Kesehatan).”Ini pastinya ada kaitan dengan bagi-bagi sembako di beberapa desa, dengan tidak melaporkan pada pemerintah desa saat itu,”akunya lagi.

Bahkan sumber tersebut mendukung langkah pihak Kejati untuk membuat laporan kepada Kepolisian. Namun, dirinya menyarankan agar pihak Pemda Pulau Taliabu yang berinisiatif melaporkan hal tersebut, agar tidak hanya sebatas wacana. Karena, adanya keterlibatan 16 warga yang diduga mengaku sebagai kades.”Karena, tidak adanya APDESI Pulau Taliabu, maka pemda harus mengambil langkah, karena ini sebuah pencemaran nama daerah di mata Hukum,”kilah mantan kades itu.

 Untuk diketahui bahwa Dana covid-19  yang disalurkan lewat Biro Kesehjahteraan Rakyat  itu kini telah telah sampai pada tahap penyidikan perkara di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut dan lewat Surat Panggilan Saksi  dengan Nomor: SP-258/Q.2/05/2023, 16 nama yang menjabat sebagai kades dalam panggilan saksi tersebut akan

Dimana Kepala Seksi Inteljen  (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Taliabu Nazamuidin, berumbar pada media, bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada 3 sampel saksi soal kasus ini. Yakni Kades Bobong, Kades Wayo dan Kades Kilong. Namun dari ketiga saksi tidak tau soal dana bantuan covid yang diterima oleh warga mereka.“Sebelumnya itu sudah ada 3 orang  saksi yang kami periksa, Kades Bobong, Wayo dan Kilong dari keterangan mereka itu tidak tau soal bantuan itu,” Kata Nazamudin minggu (4/6/2023).

Nazamudin menambahkan kalau dalam dugaan perkara ini sudah ada calon tersangkanya, tetapi soal nama 16 Kades siluman jika terbukti ikut bersalah, maka akan dilimpahkan ke pihak kepolsian dalam perkara tindak pidana umum. Saksi yang akan diperiksa oleh pihak Kejati Malut melalui Kejari Taliabu, yang dalam panggilan tersebut menjabat sabagai kepala Desa  yakni. 1. Junaidi Ohohi Muar (Kades Bobong),  2. La Hawa Taudo (Kades Wayo), 3. La Samal (Kades Tubang), 4. Nahosan Pakalia (Kades London), 5 La Ode Abu (Kades Onemay), 6. Hafid La Sinta (Kades Kilong), 7. Mustafa Ali (Kades Kramat), 8, La Naiki (Kades Nunu), 9. Ambotang (Kades Meranti Jaya),  10. Jalaludin Muldi (Kades Pancoran), 11. Hasim Fokaaya (Kades Ratahaya), 12, Irfan La Madi (Kades Nggele), 13. Jukiana (Kades Langganu), 14. Jasrudin J. Sabilalo (Kades Talo), 15. Musrsidi Muhala (Kades Jorjoga), 16. Karman (Kades Tikong)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *